Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2009

SUARA MAHASISWA PUNCAK JAYA

Perhatian Pemerintah Kepada Irja Besar
 
 
    Pembaruan/ B Priyowibowo 
 
 
    MENDENGARKAN PENJELASAN - 
    Pangdam Trikora, Mayjen TNI Albert Inkiriwang (paling
kanan) berbincang dengan
    sejumlah menteri pada rapat koordinasi tingkat menteri tentang Irian
Jaya yang
    dipimpin Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, Kamis (11/5) siang di
Istana Wapres,
    Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. 
    Jakarta, 12 Mei 
 
    Kunjungan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri ke Propinsi Irian Jaya
tanggal 18-22
    Mei 2000 menunjukkan, perhatian pemerintah yang besar terhadap Irian
Jaya, sekaligus
    untuk mengetahui secara langsung masalah-masalah yang dihadapi
masyarakat di sana. 
 
    "Pemerintah juga akan menjawab tuntutan masyarakat Irian Jaya sesuai
dengan kemampuan
    pemerintah," kata Menko Polkam Surjadi Soedirdja kepada wartawan usai
rapat persiapan
    kunjungan Megawati ke Irja di Istana Wakil Presiden, Merdeka Selatan
Jakarta, Kamis
    (11/5) siang. Rapat persiapan tersebut dihadiri sekitar 12 menteri,
juga Panglima
    TNI, Gubernur Irja, Pangdam Tri Kora dan Kapolda Irja. 
 
    Rencana perjalanan ke Irja ini cukup panjang dan akan mengunjungi
Jayapura dan 10
    kabupaten di sana. "Wapres akan mengadakan dialog langsung dengan
masyarakat bawah
    untuk mendapatkan masukan secara langsung, dan memahami permasalahan
yang dihadapi, "
    kata Surjadi. 
 
    Menko Polkam mengatakan, di Irja masih ada gerakan Papua Merdeka, tapi
sesuai dengan
    prinsip pemerintah, jika gerakan mereka masih terbatas pada
pernyataan-pernyataan
    saja, tidak akan dilakukan tindakan apa-apa. 
 
    "Pemerintah baru akan bertindak apabila ada gerakan yang mengarah
kepada upaya
    pemisahan diri dari Negara Kesatuan RI," tegas dia. 
 
    Menko Kesra yang mendampingi Menko Polkam mengatakan, masalah
kesejahteraan perlu
    mendapat perhatian di Irja. Karena kondisi Kesra di daerah itu masih
tertinggal
    dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Walaupun
demikian,
    kenyataannya jumlah anggota masyarakat yang positif mengidap Aids
lebih besar
    dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. 
 
    Sejalan dengan UU otonomi daerah, maka diharapkan di waktu mendatang
daerah Irja akan
    mampu menyuplai kebutuhan daerah itu sendiri, termasuk kebutuhan
sumber daya manusia.
    Selama ini karena ketertinggalan dalam bidang pendidikan, putra putri
Irja tidak
    mampu bersaing dengan daerah lain dalam mengisi lowongan kerja. "Kita
akan
    meningkatkan sumber saya manusia ini dengan pendidikan, misalnya
dengan membebaskan
    SPP," ujar Menko Kesra. (M-5)
 
 
KABAR IRIAN ("Irian News") www.kabar-irian.com
NOTE: "All items are posted for their news/information content. They are
not necessarily the views of IRJA.org or subscribers. "
 
To unsubscribe send an email (leave subject blank) to majordomo@irja.org
that says: unsubscribe kabar-irian
 
You can also un/subscribe at http://www.irja.org/conf.htm
 
From owner-kabar-irian@irja.org Sun May 14 12:19:32 2000
>From owner-kabar-irian@irja.org  Sun May 14 11:59:08 2000
Received: (iain@localhost) by irja.org (8.8.5) id LAA27267; Sun, 14 May 2000 11:59:08 +0900 (JAYT)
Date: Sun, 14 May 2000 11:59:08 +0900 (JAYT)
Message-Id: <200005140259.laa27267@irja.org>
from: admin@irja.org
Subject: KABAR-IRIAN: [ID] Tentang Tuduhan Pembunuhan di Papua
Sender: owner-kabar-irian@irja.org
Precedence: bulk
Reply-To: admin@irja.org
 
Too much mail? Try our digest version. Info available at
http://www.irja.org/conf.htm
 
 
 
Kompas, Rabu, 10 Mei 2000
 
    Tentang Tuduhan Pembunuhan di Papua
    Keterangan Presiden tidak Benar
 
    Jakarta, Kompas 
    Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
(Kostrad) Letjen (Purn)
    Prabowo Subianto secara tegas membantah tuduhan Presiden Abdurrahman
Wahid beberapa
    waktu lalu bahwa dia telah membunuh 100 orang di Papua. 
 
    "Keterangan itu sama sekali tidak benar. Mungkin presiden mendapat
informasi atau
    masukan yang salah dengan berbagai motivasi," kata Prabowo dalam
konferensi pers yang
    dihadiri puluhan wartawan dalam dan luar negeri di Jakarta, Selasa
(9/5). Ia
    menanggapi pernyataan presiden beberapa waktu lalu yang dimuat sebuah
media nasional.
 
 
    Prabowo lalu menjelaskan, dirinya pernah dua kali bertugas di
Papua. Tugas yang
    pertama dilakukan pada akhir tahun 1982, selama dua minggu, dan yang
kedua saat
    terjadi penyanderaan di Mapenduma, awal Januari 1996. Prabowo juga
yakin bahwa
    pasukannya tidak terlibat dalam pembunuhan itu. 
 
    "Saya sudah mengklarifikasikan hal ini kepada pembantu presiden dan
saya siap
    dipanggil untuk klarifikasi selanjutnya," katanya. 
 
    "Saya tetap menghormati presiden dan mendoakannya agar diberi kekuatan
dan kesehatan
    sehingga dapat memimpin serta membawa bangsa ini keluar dari
krisis. Saya juga
    menganjurkan kepada semua orang yang menyayangi dan mencintai presiden
untuk ikut
    membantu dan mengamankannya. Presiden jangan menerima masukan yang
salah dan
    sebaiknya ada filter," lanjut Prabowo. 
 
    Prabowo menjelaskan, selama bertugas di daerah operasi, dia selalu
bekerja dengan
    baik dan bersih. Menurut Prabowo, TNI sebagai tentara rakyat tidak
boleh menyakiti
    hati rakyat, tetapi justru harus menjaga kedaulatan rakyat dan
bangsa. Dia
    menambahkan, prajurit yang terlatih bisa membedakan antara musuh dan
rakyat. 
 
    Menurut Prabowo, kalau ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia
(HAM) dalam sebuah
    operasi militer, hal itu menunjukkan bahwa pasukan tersebut tidak
profesional dan
    tidak mampu merebut hati rakyat. 
 
    Hormati Soeharto 
 
    Ditanya bagaimana sikapnya terhadap mantan Presiden Soeharto yang juga
adalah
    mertuanya, Prabowo secara tegas menyatakan bahwa dia tetap
menghormatinya. "Saya
    tetap menghormati orang tua (Soeharto). Ini merupakan tradisi
Timur. Orang tua adalah
    orang tua," katanya. 
 
    Prabowo menambahkan, "Pak Harto pernah memimpin Indonesia selama 32
tahun, masak
    semuanya jelek. Saya tetap menghormatinya." 
 
    Mengenai kemungkinan dimejahijaukan putra-putri Soeharto, Prabowo
menegaskan bahwa
    sepanjang itu didasarkan atas pertimbangan hukum, dirinya merasa tidak
keberatan.
    "Akan tetapi, sekali lagi harus didasarkan pertimbangan hukum, bukan
dendam," tegas
    Prabowo. 
 
    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meluruskan berbagai tuduhan
terhadap dirinya,
    mulai dari adanya konspirasi penciptaan kerusuhan Mei termasuk membawa
Panglima TNI
    Wiranto ke Malang saat Jakarta genting pada tanggal 14 Mei,
pengepungan kediaman
    Presiden Habibie, hingga kaitan antara dirinya dengan Kolonel Sudjono
yang terlibat
    kasus Bantaqiah. 
 
    "Semua itu fitnah. Untuk kasus Mei, sayalah yang justru mengusulkan
agar acara di
    Malang itu dibatalkan karena kondisi Jakarta yang genting pada saat
itu. Mengenai
    pengepungan kediaman Presiden Habibie, itu merupakan bagian dari
prosedur tetap
    pengamanan apabila negara dalam keadaan bahaya. Sementara mengenai
Kolonel Sudjono,
    saya sama sekali tidak mengenalnya," ujar Prabowo. 
 
    Dikejar mengenai kemungkinan keterlibatan intelijen dalam berbagai
kerusuhan yang
    terjadi, mantan Panglima Kostrad itu mengemukakan bahwa intelijen,
seperti halnya
    militer, harus profesional dan bersih. Apabila sekarang ini dirasakan
adanya
    kecurigaan terhadap kegiatan intelijen, Prabowo mengusulkan
dibentuknya semacam
    komite di DPR untuk mengontrol sepak terjang intelijen. 
 
    Kearifan 
 
    Prabowo, yang berada di Jakarta sejak hari Minggu lalu menolak untuk
berbicara
    masalah politik. Ia justru mengimbau semua pihak untuk bersikap lebih
arif, karena
    suasana yang tercipta belakangan ini begitu tegang. 
 
    "Saat ini dibutuhkan sikap wisdom dari semua pihak. Marilah kita
ciptakan suasana
    sejuk. Ingat, rakyat kita sekarang ini sedang berada dalam
kesulitan," imbau Prabowo.
 
 
    Prabowo, yang praktis berada di luar negeri selama dua tahun terakhir,
mengingatkan
    bahwa gambaran Indonesia di luar negeri begitu buruk. Berbagai sikap
anarki yang
    diperlihatkan membuat banyak investor ragu-ragu untuk menanamkan
modalnya di
    Indonesia. 
 
    Ketika ditanya wartawan mengenai berbagai pertemuannya dengan Ketua
MPR Amien Rais
    yang justru bermuatan politis, Prabowo menjelaskan bahwa hal itu tidak
ada
    hubungannya dengan masalah politik. "Saya ini berkawan dengan Pak
Amien. Namun, meski
    berkawan, bukan berarti saya memiliki satu paham politik," ujar
Prabowo. (ias/tom) 
 
 
KABAR IRIAN ("Irian News") www.kabar-irian.com
NOTE: "All items are posted for their news/information content. They are
not necessarily the views of IRJA.org or subscribers. "
 
To unsubscribe send an email (leave subject blank) to majordomo@irja.org
that says: unsubscribe kabar-irian
 
You can also un/subscribe at http://www.irja.org/conf.htm
 
From owner-kabar-irian@irja.org Sun May 14 12:19:53 2000
>From owner-kabar-irian@irja.org  Sun May 14 12:00:36 2000
Received: (iain@localhost) by irja.org (8.8.5) id MAA27361; Sun, 14 May 2000 12:00:36 +0900 (JAYT)
Date: Sun, 14 May 2000 12:00:36 +0900 (JAYT)
Message-Id: <200005140300.maa27361@irja.org>
from: admin@irja.org
Subject: KABAR-IRIAN: [ID] Delegasi Parlemen Belanda Diterima Muspida Papua
Sender: owner-kabar-irian@irja.org
Precedence: bulk
Reply-To: admin@irja.org
 
Too much mail? Try our digest version. Info available at
http://www.irja.org/conf.htm
 
 
 
Delegasi Parlemen Belanda Diterima Muspida Papua
    Jayapura, 10 Mei 
 
    Anggota parlemen Belanda, Nyonya Margaretha de Boer mengatakan,
aspirasi Papua
    Merdeka akan dibahas di Parlemen Belanda (DAPB). Demikian diungkap-
kan Margaretha
    yang didampingi Enric Hessing, Ag Koendrs, Jan Kookema, Nyonya Marijke
Vor, De Haane
    dan Johan Hammes. Pernyataan ini seusai mereka melakukan pertemuan
tertutup dengan
    Muspida Tingkat I Irja (Papua), di Gedung Negara Dok V Angkasa
Jayapura, Selasa
    (9/5). 
 
    Dikatakan, DAPB dan Pemerintah Belanda mendukung sepenuhnya
pemerintahan baru di
    Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. 
 
    Lebih jauh Margaretha de Boer mengatakan, kehadiran DAPB di provinsi
itu, untuk
    melihat dan mendengar dari dekat berbagai sektor pembangunan mulai
dari ekonomi,
    pendidikan, kebudayaan dan perkembangan otonomi daerah yang
dikembangkan Presiden Gus
    Dur. 
 
 
 
    Suara Pembaruan, Rabu, 10 Mei 2000
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét